Gaduh Video Viral, DPD Lemtari Lima Puluh Kota Ajak Masyarakat Tenang dan Hormati Proses Hukum
LIMA PULUH KOTA GMU News.com.
Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (DPD Lemtari) Kabupaten Lima Puluh Kota secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap terkait kegaduhan di media sosial mengenai video viral yang menyeret nama Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, dikonfirmasi by Phone Rabu(04/03/2026)
Pernyataan ini dihasilkan dalam agenda konsolidasi organisasi yang dirangkai dengan kegiatan berbagi takjil dan buka bersama di Kafe JFS Sawah Bandang,pada Minggu 1/3/2026 di Tanjung Pati.
Ketua DPD Lemtari Lima Puluh Kota, M. Joni, ST, Dt. Bosa Nan Panjang, didampingi Sekretaris H. Muhammad Ridha Ilahi, S.Pt, menyampaikan bahwa langkah ini diambil demi menjaga stabilitas sosial dan marwah daerah.
Apresiasi Langkah Klarifikasi
Lemtari mengapresiasi sikap sportif Bupati Safni Sikumbang yang telah melakukan klarifikasi terbuka kepada publik. Dalam keterangannya, Bupati menegaskan bahwa dirinya merupakan korban pemerasan, bukan pelaku.
”Kami mendukung penuh langkah aparat penegak hukum, khususnya Polda Sumbar, untuk mengusut tuntas kasus ini. Baik terkait dugaan pemerasan maupun pembuktian teknis apakah video tersebut asli atau hasil rekayasa digital AI,” ujar M. Joni.
Poin-Poin Imbauan Lemtari
Dalam rilis resminya, DPD Lemtari menekankan beberapa poin penting bagi masyarakat:
Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah: Masyarakat diminta tidak menghakimi sebelum ada keputusan hukum tetap (inkracht).
Jangan Terprovokasi: Mengingat pelaku pemerasan dikabarkan telah ada yang tertangkap, masyarakat diimbau mempercayakan prosesnya kepada pihak kepolisian.
Jaga Marwah Daerah: Sebagai lembaga adat, Lemtari mengingatkan pentingnya menjaga nama baik daerah dengan tidak memperkeruh suasana melalui spekulasi liar.
Bijak Bermedia Sosial: Masyarakat diingatkan untuk tidak “latah” menyebarkan konten yang belum jelas kebenarannya agar tidak terjerat UU ITE.
Menjaga Kondusifitas Pembangunan
Sekretaris DPD Lemtari, H. Muhammad Ridha Ilahi, menambahkan bahwa stabilitas daerah adalah kunci keberlangsungan pembangunan.
”Kami berharap situasi tetap kondusif.Jangan sampai masyarakat terpecah belah hanya karena isu yang berkembang di media sosial. Mari kita tunggu hasil penyidikan hukum yang sedang berjalan,” pungkasnya.(GMU Arul)
