Lawan Penyerobotan Lahan, INKOMITRA Deklarasikan Diri sebagai Benteng Tanah Ulayat di Pagaruyung (SUMBAR)

TANAH DATAR  GMU News.com
Istano Basa Pagaruyung menjadi saksi bisu kebangkitan kedaulatan masyarakat adat Minangkabau. Melalui deklarasi Induk Koperasi Migas dan Tambang Rakyat (INKOMITRA) pada Sabtu (31/1), para pemangku adat menyatakan sikap tegas melawan praktik penyerobotan lahan berkedok investasi yang selama ini meminggirkan warga lokal.

​Panglimo Rajo Alam, representasi Kerajaan Pagaruyung, mengungkapkan bahwa selama ini izin tambang sering kali “turun dari langit” tanpa koordinasi dengan pemilik hak ulayat. “Masyarakat sering kali hanya melihat alat berat datang, sementara tanah leluhur sudah beralih fungsi secara sepihak,” ujarnya prihatin.

​Kehadiran INKOMITRA yang dipimpin oleh H. Mulyadi dan didukung tokoh nasional Priyo Budi Santoso, diharapkan menjadi implementasi nyata dari PP No 39 Tahun 2025. Dengan skema koperasi, pengelolaan sumber daya alam kini harus berbasis masyarakat lokal, sekaligus mengembalikan marwah Ninik Mamak sebagai pelindung kaum.

​
Mengapa INKOMITRA Jadi Harapan Baru di Ranah Minang?

  Selama puluhan tahun, istilah “Kayu Gadang di Tangah Padang” bagi Ninik Mamak di Sumatera Barat diuji oleh deru mesin tambang korporasi besar.koperasi ini hadir bukan sekadar sebagai badan usaha, melainkan sebagai “pagar” yang memastikan kekayaan alam Minangkabau tidak lagi “dibawa lari” oleh pihak luar.

​Dengan prinsip “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masyarakat adat”, INKOMITRA membawa pesan kuat: Di bawah regulasi baru 2026, investasi tidak boleh lagi berjalan di atas air mata masyarakat adat. Ini adalah gerakan untuk memastikan bahwa emas dan minyak di bumi Minang, benar-benar menyejahterakan mereka yang menjaga tanahnya.

Deklarasi ini menjadi sinyal kuat bahwa di era regulasi baru (PP No 39 Tahun 2025), pertambangan tidak boleh lagi memisahkan diri dari nilai-nilai kearifan lokal dan hak masyarakat adat. (Mjy GMU)